SAMBUTAN PADA SEMINAR NASIONAL PERAN DPR DALAM MEMPERJUANGKAN HAK BUDGET PERGURUAN TINGGI SWASTA

DPR RI

Ass.wr.wb
Salam sejahtera

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Atas nikmat waktu dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu dalam acara yang sangat baik bagi kemajuan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di Indonesia. Sebelum memulai saya menghaturkan rasa terimakasih dan selamat datang kepada Ketua DPR RI, Dr. H. Marzuki Alie, S.E., M.M., yang telah berkenan hadir dalam acara ini ditengah kesibukan yang luar biasa.

Bapak Marzuki Alie dan Hadirin Yang Saya Hormati

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kemajuan pendidikan yang berkorelasi terhadap kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa itu. Bangsa yang maju ialah bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang tangguh dan hal itu dapat dicapai melalui majunya pendidikan pada suatu bangsa.

Fakta dilapangan menunjukkan, dari 3.151 Perguruan Tinggi (PT) yang ada di Indonesia, sebanyak 3.068 atau 97% merupakan PTS, sedangkan PTN hanya berjumlah 83 atau hanya 3%. Jumlah mahasiswa yang ditampung oleh PTS sebanyak 2.298.830 atau sebesar 80%, sedangkan PTN hanya dapat menampung sebanyak 907.323 (20%). Adapun jumlah tenaga pengajar atau dosen PTS mencapai 122.092 orang atau 50% dari jumlah keseluruhan dosen di Indonesia, 273.734 orang.

Namun, persentase angka yang besar pada PTS tersebut tidak diimbangi oleh keadilan hak yang diberikan oleh pemerintah jika dibandingkan dengan PTN, sementara beban kewajiban PTN dan PTS dalam akreditasi dan hal lainnya sama. Sebagai contoh, dalam pemberian beasiswa Bidik Misi kuota yang diberikan terhadap mahasiswa PTS sangat terbatas, itupun hanya diperuntukkan bagi PTS yang terakreditasi A. Padahal, sebaran mahasiswa kurang mampu di PTS juga tidak kalah bahkan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan mahasiswa kurang mampu di PTN.

Begitu pula dalam persoalan anggaran. Pemerintah memberikan subsidi yang besar pada PTN untuk mengembangkan sarana prasarana serta memfasilitasi kerjasama internasional, namun tidak demikian dengan PTS yang harus berjuang secara swadaya dalam hal pendanaan. Hal ini membentuk opini masyarakat bahwa seakan-akan universitas negeri lebih baik dari universitas swasta dalam hal fisik maupun pencapaian.

Ketentuan dalam konstitusi dan undang-undang sistem pendidikan nasional yang mengamanatkan 20% APBN untuk pendidikan dimaksudkan untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia mendapatkan hak yang sama dalam mengenyam pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Jaminan itu bukan hanya ditujukan bagi rakyat Indonesia yang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Namun juga bagi rakyat yang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, baik itu di dalam maupun luar negeri dimana warga negara Indonesia menempuh studinya.

Oleh karena itu, melalui seminar ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui seberapa besar peran DPR RI dalam memperjuangkan budget atau anggaran bagi perguruan tinggi swasta. Lebih dari itu, kita berharap pada DPR untuk mengawal politik anggaran bagi perguruan tinggi swasta yang telah ditetapkan dalam APBN tersebut agar ditaati oleh Pemerintah selaku pelaksana anggaran. Melalui fungsi pengawasan yang dimiliki, DPR dapat mengawasi pelaksanaan anggaran yang dijalankan oleh Pemerintah. Sehingga hak-hak warga negara atau anak bangsa di PTS dapat terpenuhi sebagaimana hak-hak warga negara yang ada di PTN.

Bapak Marzuki Alie dan Hadirin Yang Saya Hormati,

DemIkianlah yang kiranya dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini dapat menjadi masukan yang berharga dalam membangun dunia pendidikan Indonesia dan semoga Allah meridhoi niat baik kita bersama. Striving for a better education in Indonesia should begin with treating education institution and teachers properly, allowing them to grow and bloom.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tags: , , , ,